Lintaskontainer.co.id, Jakarta, 19 Mei 2025 – Waktu kian menipis! Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Barat untuk memastikan dukungan penuh, karena Pelabuhan Patimban Tahap I Fase 2 ditargetkan rampung pada November 2025.
Dengan demikian, pelabuhan strategis di Subang ini siap tingkatkan konektivitas logistik dan pacu ekonomi Kawasan Metropolitan Rebana. Oleh karena itu, simak progres, tantangan, dan dampaknya berikut ini!
Baca Juga
Perindo Serahkan Kontainer Kesehatan untuk Perempuan & Anak di TTS!
Pertama-tama, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, pada 27 April 2025, melaporkan progres Car Terminal (Paket 5) mencapai 78,90% dan Container Terminal (Paket 6) di 73,87%, berjalan sesuai rencana. Selanjutnya, pembangunan Paket 5, bernilai Rp3,7 triliun. Meliputi dermaga kontainer 419 meter, reklamasi 27 hektar, dan pengerukan alur hingga kedalaman -14 meter.
Sebagai hasilnya, kapasitas terminal peti kemas akan naik jadi 2 juta TEUs, mampu layani kapal raksasa 61.000 DWT. Sementara itu, total dermaga kontainer mencapai 840 meter dengan luas terminal 40 hektar.
Baca juga
Aktivis Lombok Panas! Ancam Kepung Pelabuhan Kayangan Usai Blokade Poto Tano
Berbicara soal dukungan, Kemenhub ingatkan Pemda Jabar dan Subang untuk percepat pembebasan lahan dan koordinasi akses. Seperti Jalan Tol Akses Patimban (progres 23,25%, target rampung 2025). Selain itu, backup area 350 hektar perlu dioptimalkan untuk kawasan industri.
Di sisi lain, nelayan lokal minta jaminan mata pencaharian tak terganggu, seperti solusi koperasi dan kapal besar yang dijanjikan sejak 2020. Karenanya, komunikasi intens dengan masyarakat krusial.
Lebih lanjut, Pelabuhan Patimban, bagian Proyek Strategis Nasional (PSN), telah dorong ekspor kendaraan ke Filipina, Jepang, dan Brunei, dengan 224.935 CBU pada 2023. Dengan kata lain, fase 2 akan perkuat hub logistik, kurangi kemacetan Tanjung Priok, dan efisienkan biaya logistik nasional. Sebagai contoh, kawasan Rebana (Cirebon-Patimban-Kertajati) diproyeksi jadi Kawasan Ekonomi Khusus terbesar.
