Lintaskontainer.co.id – Praktik pungutan liar (pungli) di Pelabuhan Tanjung Priok kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pengusaha mengungkapkan bahwa masalah ini telah berlangsung selama bertahun-tahun. Meski berbagai upaya dilakukan untuk memberantasnya, praktik pungli tetap menjadi tantangan besar bagi kelancaran arus logistik di pelabuhan tersibuk di Indonesia ini.
Keluhan Pengusaha
Para pengusaha yang bergerak di bidang logistik dan ekspor-impor mengaku bahwa pungli masih marak terjadi dalam berbagai bentuk. Mulai dari biaya tambahan untuk mempercepat proses bongkar muat, pungutan tidak resmi dalam pengurusan dokumen, hingga tarif yang harus dibayarkan kepada oknum tertentu agar barang dapat segera keluar dari pelabuhan.
“Kami sudah sering mengalami pungli di Tanjung Priok. Kadang diminta uang tambahan dengan alasan mempercepat proses, kalau tidak, barang bisa tertahan lebih lama. Ini jelas merugikan kami,” ujar Andi, seorang pengusaha logistik yang enggan disebutkan nama lengkapnya.
Dampak Pungli terhadap Bisnis
Praktik pungli ini tidak hanya membebani pengusaha, tetapi juga berdampak pada harga barang yang sampai ke tangan konsumen. Biaya tambahan yang harus dikeluarkan pengusaha akibat pungli sering kali dibebankan ke harga jual barang, sehingga berdampak pada inflasi dan daya saing produk lokal.
“Jika biaya logistik naik karena pungli, maka harga barang di pasaran juga ikut naik. Ini yang membuat daya saing produk Indonesia melemah dibanding negara lain,” jelas Ketua Asosiasi Pengusaha Logistik Indonesia (APLI), Budi Santoso.
Upaya Pemerintah dalam Memberantas Pungli
Pemerintah sebenarnya telah beberapa kali melakukan operasi pemberantasan pungli di Pelabuhan Tanjung Priok, termasuk membentuk Satgas Saber Pungli. Namun, praktik ini tetap terjadi karena adanya celah dalam sistem pengawasan dan lemahnya penegakan hukum terhadap oknum yang terlibat.
Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi, menegaskan bahwa pihaknya akan memperketat pengawasan dan menerapkan sistem digitalisasi dalam pelayanan pelabuhan guna mengurangi celah terjadinya pungli.
“Kami akan mempercepat implementasi digitalisasi di berbagai layanan kepelabuhanan agar seluruh transaksi menjadi lebih transparan. Dengan begitu, tidak ada lagi interaksi langsung yang memungkinkan pungli terjadi,” ungkapnya.
Harapan Pengusaha
Para pengusaha berharap pemerintah benar-benar serius dalam menindak pungli di pelabuhan. Selain memperketat pengawasan, mereka juga mengusulkan adanya saluran pengaduan yang efektif bagi para korban pungli.
“Kami ingin ada sistem pengaduan yang bisa langsung ditindaklanjuti. Jika ada pungli, kami bisa laporkan dan langsung ada tindakan. Kalau hanya sekadar imbauan tanpa tindakan nyata, pungli akan tetap ada,” kata Andi.
Dengan meningkatnya transparansi dan pengawasan, diharapkan pungli di Pelabuhan Tanjung Priok dapat diberantas sehingga sektor logistik bisa lebih efisien dan kompetitif.
