Lintaskontainer.co.id, Jakarta, 26 Januari 2026 – Koordinasi kebijakan fiskal dan moneter Indonesia menunjukkan penguatan signifikan di awal tahun 2026. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan komitmen bersama menjaga inflasi rendah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan terbatas di Istana Negara, Kamis (9 Januari 2026).
Isi Kesepakatan Utama
Kedua lembaga sepakat pada beberapa poin strategis:
- Inflasi tetap dikendalikan di kisaran 2,5% ± 1% sepanjang 2026.
- BI Rate dipertahankan di level yang mendukung investasi tanpa memicu gejolak rupiah.
- Anggaran fiskal difokuskan pada infrastruktur produktif dan perlindungan sosial.
- Sinergi APBN dan kebijakan makroprudensial BI diperkuat untuk hadapi gejolak global.
Baca Juga
Noel Singgung OTT “Operasi Tipu-Tipu”, KPK: Fokus Persidangan Saja
Menkeu Purbaya menekankan: “Sinergi fiskal-moneter bukan lagi slogan, tapi kerja nyata. Kita pastikan anggaran negara bekerja efektif sambil BI menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi.”
Dampak Positif di Pasar Keuangan
Pernyataan bersama ini langsung direspons positif oleh pasar. Rupiah menguat ke Rp15.780 per dolar AS pada penutupan Jumat pagi. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 1,2% di awal perdagangan. Analis pasar menyebut penguatan sinergi ini mengurangi ketidakpastian investor asing terhadap kebijakan ekonomi Indonesia.
Baca Juga
Cara Mengatasi ERR_CACHE_MISS di Google Chrome
Konteks dan Harapan ke Depan
Koordinasi yang lebih erat antara Kemenkeu dan BI menjadi salah satu janji kampanye Presiden Prabowo Subianto. Di tengah tantangan global seperti kenaikan suku bunga The Fed dan volatilitas harga komoditas, sinergi ini diharapkan membuat ekonomi Indonesia lebih resilien di 2026.
Sinergi fiskal dan moneter yang semakin menguat di awal 2026 memberikan sinyal optimisme bagi pelaku ekonomi. Dengan komitmen bersama Menkeu dan Gubernur BI, Indonesia diproyeksikan mampu menjaga pertumbuhan stabil di atas 5% sambil menekan inflasi rendah. Masyarakat dan investor menanti realisasi kebijakan ini dalam APBN 2026 dan Rapimbi Februari mendatang.
