Lintaskontainer.co.id, Jakarta, 7 September 2025 – Tunjangan rumah DPRD DKI Rp70 juta jadi sorotan di 2025! Respons Pramono tunjangan rumah DPRD DKI dinanti publik. Apa katanya? Gubernur Pramono Anung komunikasi dengan DPRD. Terlebih lagi, warga protes lewat demo. Bagaimana situasinya? Simak respons Pramono tunjangan rumah DPRD DKI!
Pramono tunggu keputusan DPRD soal tunjangan. Misalnya? Ia komunikasi di Balai Kota. Sebaliknya ia tak jelaskan detail komunikasi. Sehingga respons Pramono tunjangan rumah DPRD DKI tunjukkan sikap hati-hati!
Baca Juga
Menhub Dorong Bali Bangun Pelabuhan Logistik Khusus 2025
Tunjangan berdasarkan aturan 2017 dan 2022. Contohnya? Anggota DPRD dapat Rp70 juta, pimpinan Rp78 juta. Selain itu dana dari APBD DKI. Alhasil tunjangan ini legal tapi diprotes!
Mahasiswa demo di DPRD DKI pada September 2025. Kenapa? Tunjangan dinilai terlalu besar. Apa lagi? Mereka minta transparansi anggaran. Jadi tekanan publik dorong evaluasi!
Baca Juga
Saldo Minimal BRI 2025: Ketahui Syarat dan Tips Hematnya!
DPRD setuju evaluasi tunjangan. Bagaimana? Semua fraksi sepakat sesuaikan dengan kondisi ekonomi. Terlebih lagi usulan audit BUMD muncul. Maka DPRD responsif terhadap kritik!
Pramono dan DPRD diminta transparan. Misalnya? Publikasi penggunaan APBD. Selain itu, sesuaikan tunjangan dengan PAD DKI. Ajak dialog dengan mahasiswa. Alhasil kepercayaan publik pulih!
Respons Pramono tunjangan rumah DPRD DKI tunjukkan komunikasi dengan DPRD, tapi publik minta evaluasi. Transparansi dan penyesuaian anggaran jadi kunci!
Baca Juga : Cuan Kilat! Game & App Penghasil Saldo DANA Gratis 2025, Yuk Gas!
