Logistik

Kapal JKW-Iriana Diduga Terkait Israel, DPR Desak Usut Tuntas

15
×

Kapal JKW-Iriana Diduga Terkait Israel, DPR Desak Usut Tuntas

Share this article
Kapal JKW-Iriana Diduga Terkait Israel, DPR Desak Usut Tuntas
Kapal JKW-Iriana Diduga Terkait Israel, DPR Desak Usut Tuntas

Lintaskontainer.co.id, Jakarta, 13 Juni 2025 – Polemik kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana, milik PT IMC Pelita Logistik Tbk, memicu kontroversi.

Perusahaan ini diduga terafiliasi dengan IMC Group, konsorsium asal Israel pimpinan Stef Wertheimer. Karena itu, isu ini dianggap bertentangan dengan sikap pro-Palestina Indonesia. Oleh sebab itu, DPR mendesak pemerintah menyelidiki secara mendalam.

Kapal JKW-Iriana Diduga Terkait Israel, DPR Desak Usut Tuntas
Kapal JKW-Iriana Diduga Terkait Israel, DPR Desak Usut Tuntas
Baca Juga

KAI Logistik Cetak Rekor: Angkut 959.139 Ton Barang via KA Kontainer di 2024

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Amin Ak, mempertanyakan izin operasi perusahaan tersebut. “Bagaimana perusahaan terkait Israel bisa beroperasi di sini? Apakah ada kelalaian?” katanya, Kamis (12/6/2025).

Selanjutnya, ia meminta Kementerian Perhubungan, Kemaritiman dan Investasi, serta Luar Negeri bertindak transparan. Namun, PT IMC Pelita Logistik membantah afiliasi dengan Israel, menegaskan mereka hanya penyedia jasa transportasi laut.

Baca Juga

Mahasiswi ITB Tewas Terlindas Truk di Jatinangor, Sumedang!

Kemudian, pada sore hari, Amin Ak mengklarifikasi bahwa investigasi menunjukkan PT IMC Pelita Logistik tidak terkait IMC Group Israel.

“Alhamdulillah, terbukti berbeda. Isu ini selesai,” ujarnya. Meski demikian, Fraksi PKS tetap mendorong rapat dengar pendapat (RDP) untuk memastikan investasi asing sesuai kebijakan luar negeri Indonesia.

Sekretaris PT IMC Pelita Logistik, Desi Femilinda Safitri, menjelaskan nama kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana merujuk wilayah operasi di Kalimantan Timur, bukan tokoh publik. Selain itu, kapal tidak beroperasi di Raja Ampat, melainkan di Kalimantan Timur. Dengan demikian, polemik ini dianggap mereda, tetapi DPR menegaskan perlunya pengawasan ketat terhadap investasi asing. Jadi, langkah ini diharapkan mencegah isu serupa di masa depan.

Baca juga: Ngerem Hari Ini, Berhentinya Sabtu! Bahaya Truk ODOL