Lintaskontainer.co.id – Pemerintah resmi menaikkan tarif pungutan ekspor sawit untuk Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya menjadi 12,5% dari sebelumnya 10%. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 9/2026 dan berlaku mulai 1 Maret 2026.
Oleh karena itu, banyak pelaku industri dan petani sawit bertanya-tanya: apa implikasi aturan pungutan ekspor ini bagi sektor sawit nasional?
Baca Juga
Kapal Tug Boat Musaffah 2 Meledak di Selat Hormuz, Kemlu: 3 WNI Hilang
Alasan Kenaikan Tarif Pungutan Ekspor
Pertama-tama, pemerintah menyatakan kenaikan ini bertujuan meningkatkan produktivitas perkebunan dan nilai tambah produk hilir di tingkat petani serta industri. Selain itu, dana pungutan yang dikelola BPDP-KS akan mendukung program biodiesel (seperti B40) dan hilirisasi sawit. Sehingga, kebijakan ini diharapkan memperkuat ketahanan energi nasional dan menjaga pasokan domestik di tengah fluktuasi harga global.
Dampak Positif bagi Hilirisasi dan Negara
Di sisi lain, pungutan lebih tinggi berpotensi menambah penerimaan negara signifikan. Sebab, dana ini dialokasikan untuk riset, replanting sawit rakyat, dan subsidi biodiesel. Oleh karena itu, industri hilir seperti oleochemical dan biofuel bisa lebih berkembang. Namun, ini juga menjaga stok CPO domestik agar tidak diekspor berlebihan, sehingga harga minyak goreng stabil.
Baca Juga
Vidi Aldiano Meninggal Dunia, Simak Ini Profil dan Biodata Lengkapnya!
Dampak Negatif: Tekan Petani dan Daya Saing
Akibatnya, eksportir menghadapi beban biaya lebih tinggi. Sebab, tarif 12,5% dari harga referensi CPO (sekitar US$938-939/ton Maret 2026) menambah ongkos ekspor. Di samping itu, analis seperti Core Indonesia memprediksi harga TBS petani bisa tertekan karena margin eksportir menipis. Selanjutnya, daya saing sawit Indonesia di pasar global berisiko menurun dibanding kompetitor seperti Malaysia. Namun, jika harga minyak mentah dunia tinggi, efek ini bisa diredam oleh harga CPO yang ikut naik.
Dengan demikian, implikasi aturan pungutan ekspor sawit ini bersifat ganda: mendukung hilirisasi jangka panjang, tapi menantang petani dan eksportir jangka pendek. Pemerintah perlu monitoring ketat agar petani tidak dirugikan. Pantau terus update harga referensi dan kebijakan biodiesel sektor sawit tetap jadi tulang punggung ekonomi RI!
Baca Juga: Potensi Harga BBM Naik Imbas Perang Iran, Purbaya: Subsidi Tetap Aman
