Lintaskontainer.co.id, Jakarta, 28 Oktober — 2025 Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh secara transparan dan tanpa pandang bulu.
Pernyataan ini disampaikan di tengah keresahan publik atas dugaan mark up anggaran yang mencapai miliaran dolar, membuat proyek strategis nasional ini berpotensi menjadi beban keuangan negara.
Baca Juga
KAI Logistik Capai 1,8 Juta Ton Angkutan Kontainer September 2025: Tren Positif!
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah, menegaskan dukungannya terhadap KPK. “KPK tidak boleh takut dalam menangani kasus ini. Dugaan mark up anggaran dalam proyek kereta cepat harus diusut secara tuntas dan transparan,” ujar Abdullah di Jakarta, Selasa (28/10/2025).
Abdullah berharap penyelidikan berjalan profesional dan independen untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi di sektor infrastruktur. “Proyek sebesar Whoosh seharusnya menjadi kebanggaan nasional, bukan beban akibat penyimpangan anggaran. Kita harus dukung penuh KPK,” tambahnya.
Baca Juga
Mobil Lexus Ringsek Tertimpa Pohon di Pondok Indah: Pengemudi Tewas di Tempat!
“KPK tidak boleh pandang bulu. Jika ditemukan tindak pidana korupsi, para pelakunya harus diseret ke jalur hukum tanpa pengecualian.” Abdullah, Anggota Komisi III DPR
Gerakan Rakyat melalui Nandang Sutisna menilai Whoosh sebagai “bancakan politik” era Jokowi, mendesak KPK dan Kejagung usut tuntas. KPK, melalui Plt Deputi Penindakan Asep Guntur Rahayu, mengonfirmasi penyelidikan masih berproses, termasuk pemeriksaan pihak terkait seperti potensi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP).
Langkah DPR ini diharapkan mempercepat pengungkapan fakta, memastikan proyek ikonik ini bebas dari korupsi dan benar-benar bermanfaat bagi rakyat Indonesia.
Baca Juga: Evakuasi KA Purwojaya Anjlok Bekasi Tuntas: Jalur Bisa Dilintasi Lagi!
