Lintaskontainer.co.id, Jakarta, 8 September 2025 – Tunjangan DPR dipangkas usai demo besar “Revolusi Rakyat Indonesia” 25-30 Agustus 2025! Kenapa? Publik marah atas tunjangan jumbo Rp50 juta per bulan. Terlebih lagi, gaji anggota DPR kini turun dari Rp104 juta ke Rp65 juta. Bagaimana rinciannya? Simak perbandingan berikut!
Sebelum demo, gaji DPR tembus Rp104 juta/bulan. Misalnya? Tunjangan perumahan Rp50 juta, komunikasi Rp15,5 juta, dan beras Rp120.360 (4 jiwa). Sebaliknya, gaji pokok hanya Rp4,2 juta. Sehingga, tunjangan jadi sorotan karena ekonomi rakyat sulit.
Baca Juga
Halte Transjakarta Senen Berganti Nama Jadi ‘Jaga Jakarta’ Usai Kericuhan 2025
Demo 25 Agustus di DPR ricuh, massa minta bubar DPR dan hapus tunjangan. Contohnya? Kericuhan di Slipi hingga tewasnya ojol Affan Kurniawan (28/8). Selain itu 17+8 Tuntutan Rakyat diserahkan influencer seperti Jerome Polin. Alhasil, DPR respons cepat.
Pasca-rapat 4 September, tunjangan perumahan dihapus, gaji jadi Rp65,5 juta. Kenapa? Potong tunjangan listrik, telepon, dan transportasi. Apa lagi? Moratorium kunjungan luar negeri mulai 1 September. Jadi turun 37% dari sebelumnya!
Baca Juga
Respons Pramono Soal Tunjangan Rumah DPRD DKI Rp70 Juta di 2025
Gaji pokok Rp4,2 juta, tunjangan konstitusional Rp57,4 juta, dipotong pajak Rp8,6 juta. Bagaimana? Total take home pay Rp65,59 juta/bulan. Terlebih lagi, anggota dinonaktifkan tak dapat hak keuangan. Maka, DPR janji transparansi.
Warganet di X tetap tak puas, minta gaji lebih rendah. Contohnya? Tagar #BubarkanDPR tren pasca-demo. Selain itu, DPR bentuk tim investigasi kasus Affan. Alhasil, kepercayaan publik diuji, seperti perjuangan Chicken Dinner di PUBG Mobile!
Tunjangan DPR dipangkas dari Rp104 juta ke Rp65,5 juta usai demo Agustus 2025. Hapus tunjangan perumahan dan moratorium kunjungan luar negeri jadi langkah awal reformasi. Ayo warga, awasi transparansi DPR!
Baca Juga : Menhub Dorong Bali Bangun Pelabuhan Logistik Khusus 2025
