Lintaskontainer.co.id, Jakarta, 29 Juni 2025 – Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat, masih menjadi sorotan karena belum beroperasi optimal meski telah menelan anggaran Rp18,9 triliun.
Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS). Mengkritik lambannya pengoperasian pelabuhan ini, yang diharapkan menjadi penunjang Pelabuhan Tanjung Priok.

Baca Juga
Jalur Cikuasa Atas ke Merak Ditutup, Pelabuhan Tetap Normal!
Dengan kapasitas Tanjung Priok 10 juta TEUs, yang kini terisi 6 juta TEUs. Pertumbuhan trafik kontainer 4-6% per tahun atau sekitar 300 ribu TEUs berpotensi menyebabkan kongesti dalam 15 tahun ke depan.
“Jika dibiarkan, Tanjung Priok akan kelebihan kapasitas, menyebabkan kemacetan parah dan menghambat ekonomi nasional,” ujar BHS, Minggu (29/6/2025).
Baca Juga
Pelindo Percepat Normalisasi Alur Pelayaran di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu
Ia menyoroti ketidaksiapan fasilitas utama Patimban, seperti crane dermaga dan depo, sehingga belum ada kapal kontainer yang dilayani. Padahal, pelabuhan lain seperti Makassar New Port dan Kuala Tanjung, yang dibangun dengan biaya jauh lebih kecil (Rp5 triliun), sudah beroperasi produktif.
Pelabuhan Patimban, yang diresmikan pada 2020, ditargetkan mengelola 400 ribu TEUs pada tahap awal, meningkat menjadi 7 juta TEUs pada 2024, dan beroperasi penuh pada 2025. Progres pembangunan fase I-2, termasuk terminal petikemas dan kendaraan, telah mencapai 76,4%, dengan target penyelesaian Oktober-November 2025. Ketua DPW ALFI Jawa Barat, Irfan Hakim, mendukung percepatan operasional untuk mengurangi beban Tanjung Priok dan mendongkrak efisiensi logistik di kawasan industri Karawang dan Subang.
BHS mendesak audit menyeluruh terhadap pembangunan Patimban, mengingat investasinya jauh lebih besar dibandingkan pelabuhan lain. Dengan tol akses sepanjang 22,94 km yang sedang dikebut. Patimban diharapkan menjadi simpul logistik modern yang mendukung ekspor otomotif dan industri nasional.
Baca Juga: Kecelakaan Beruntun Tewaskan 1 Orang di Tulungagung, Sopir Truk Kabur